Jabar Media Summit 2026: Kolaborasi Media, Kampus, dan Pemerintah Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Digital

Keberlanjutan industri media di tengah disrupsi digital tidak lagi cukup bertumpu pada kekuatan produksi berita dan persaingan memperebutkan trafik. Penguatan komunitas, inovasi konten, perlindungan hukum, hingga kolaborasi lintas sektor menjadi sejumlah agenda penting yang perlu diperkuat media, khususnya media lokal, untuk menghadapi perubahan lanskap industri pers.

Berbagai tantangan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Jabar Media Summit (JMS) 2026 yang mengusung tema Connect & Collaborate: Kolaborasi Media, Kampus, dan Pemerintah Mewujudkan Ekosistem Informasi Sehat di Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di éL Hotel Bandung, Senin (9/11/2026).

JMS 2026 merupakan inisiatif kolaborasi Ayo Media Network (Ayobandung.id), Suara.com, dan Local Media Community. Forum ini menjadi ruang dialog bagi pelaku media, akademisi, dan pemerintah untuk membahas transformasi ekosistem informasi, keberlanjutan bisnis media, serta upaya menjaga idealisme jurnalistik di tengah perkembangan teknologi.

Pada sesi pertama, sejumlah tokoh industri pers dan pengambil kebijakan hadir menyampaikan pandangan mengenai tantangan serta arah masa depan industri media. Mereka di antaranya Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Suwarjono; Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana; Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan; serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Bayu Rakhmana.

Media Harus Beradaptasi, Tidak Lagi Bergantung pada Algoritma

CEO Suara.com Suwarjono, menilai industri media tengah memasuki fase perubahan yang menuntut kesiapan menghadapi dinamika pasar, perkembangan teknologi, dan kemungkinan hadirnya regulasi baru pada 2027.

"Bagaimana media menghadapi tahun 2027, termasuk impact dari kemungkinan regulasi yang akan jalan? Memang menjadi obrolan yang menarik," ungkap Suwarjono.

Menurutnya, salah satu perubahan yang sudah dirasakan media, yakni penurunan trafik pembaca media nasional. Kondisi tersebut mendorong media untuk mengevaluasi strategi distribusi dan produksi konten, sekaligus kembali memperkuat kualitas jurnalistik.

"Tren media memang sudah kelihatan berubah. Media nasional mungkin sudah banyak menyadari bahwa trafik sudah turun karena semua trennya semua sudah turun. Makanya sekarang ada istilah 'kembalinya jurnalisme', dengan kembalinya web dan konten berkualitas," katanya.

Suwarjono juga menekankan pentingnya menghadirkan konten yang relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Di sisi lain, penguatan perlindungan terhadap media perlu menjadi perhatian agar industri pers memiliki daya tahan menghadapi berbagai risiko.

"Karena di tahun ini kami mendorong, konten media untuk bisa lebih relevan dengan generasi masa kini, serta kedua harus menguatkan dari segi perlindungan," tegasnya.

Memasuki 2027, tantangan media diperkirakan semakin kompleks. Penurunan anggaran belanja pemerintah untuk media, tekanan terhadap media independen, serta meningkatnya kehadiran news creator dan kreator individu menjadi beberapa faktor yang memengaruhi keberlangsungan industri.

"Termasuk ada beberapa hal yang menjadi isu di tahun 2027, salah satunya anggaran belanja pemerintah ke media masih turun. Berbagai media independen pun mengalami tantangan yang cukup serius terutama yang berfokus isu nasional. Di sisi lain tren news creator dan individual meningkat. Termasuk website sebagai jembatan atau etalase melalui pengemasan konten multi plaform," paparnya.

Ia juga mengingatkan kepada pengelola media agar tidak terus-menerus menggantungkan distribusi konten pada algoritma media sosial. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga membuat pola distribusi informasi semakin dinamis.

"Selain itu ada isu keberlangsungan, saat ini memang sudah tidak bisa mengandalkan trafik. Yang membuat ketika algoritma berubah, sosmed naik, AI tumbuh kencang sehingga Meta telah berubah. Makanya hal yang menjadi penting website kembali sebagai 'rumah'. Salah satu cara survivenya bisa membangun ekosistem untuk membangun media dengan kembali ke komunitas," tambahnya.

Selain persoalan trafik dan distribusi, peluang hadirnya regulasi baru mengenai hak cipta dan royalti konten digital juga menjadi perhatian. Masih menurut Suwarjono, wacana tersebut berpotensi mengubah pola distribusi dan pemanfaatan konten media di platform digital.

"Karena tahun depan ada dua kemungkinan yakni adanya UU Hak Cipta, salah satunya distribusi konten semua harus berbayar untuk masuk ke website. Bahkan Dewan Pers mendiskusikan secara serius terkait aturan royalti dan konten berbayar ini," kata Suwarjono.

Lokalitas dan Komunitas Jadi Kekuatan Media Daerah

Dari perspektif media lokal, Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana, menilai kekuatan lokalitas dan kedekatan dengan komunitas masih menjadi modal penting untuk mempertahankan eksistensi media di tengah persaingan digital.

Menurutnya, informasi hiperlokal memiliki karakter yang tidak mudah digantikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat di daerah.

"Perpektif kami, lokalitas masih menjadi roh media, termasuk konten hiperlokal dan komunitas. Nah berkaitan dengan tantangan media massa di era digital, sedikitnya ada lima tantangan yang cukup terasa bagi industri media di saat ini," ujar Adi.

Dia menjelaskan, persaingan antara website berita dan media sosial seharusnya tidak selalu dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, persaingan tersebut dapat menjadi dorongan bagi media untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat relevansi konten, dan membuka peluang kolaborasi.

"Salah satunya persaingan website dengan media sosial. Akan tetapi sesungguhnya di kondisi saat ini justru perlu kolaborasi dan saling mendukung. Walaupun ada unsur persaingan di ekosistem media digital ini, tidak perlu dipandang negatif dan menjadi penghalang untuk kolaborasi karena kuncinya justru persaingan ini harus membuat pelaku industri untuk lebih kreatif dan relevan," jelasnya.

Perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi, termasuk akibat perkembangan AI, juga menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, media online masih memiliki ketergantungan terhadap algoritma platform digital dalam menjangkau audiens.

"Terlebih ada perubahan perilaku konsumsi informasi dari masyarakat, apalagi sekarang dengan pesatnya pertumbuhan AI. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi media massa terutama media massa lokal. Karena saat ini, mau tidak mau harus diakui media terutama media online masih bergantung dengan algoritma," sebutnya.

Menghadapi situasi tersebut, Ayo Media Network mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan kreator lokal, komunitas, akademisi, hingga homeless media.

Salah satunya melalui Ayobandung.id yang menghadirkan rubrik AyoNetizen. Platform tersebut menjadi ruang bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan gagasan dan pandangan mengenai isu yang berkembang di masyarakat.

"Salah satu cara kami untuk menghadapi era disrupsi media, kami memiliki Ayobandung.id yang fokus menggaet dan berkolaborasi dengan kreator-kreator lokal hingga komunitas. Ada salah satu rubrik namanya AyoNetizen. Konten di sana banyak diisi dari berbagai sektor dari mahasiswa, dosen, pakar, hingga pemerintah dalam menyampaikan opininya terkait isu yang mereka soroti. Selain itu, kami juga ada Indonesia Sosial Media Network (ISMN), wadah untuk mewadai dan berkolaborasi dengan para homeless media di dalam ekosistem digital ini," urainya.

Adi menilai, keterbukaan terhadap kolaborasi dan keberanian berinovasi menjadi modal penting bagi industri media untuk bertahan. Media tidak cukup hanya mempertahankan pola kerja lama, tetapi perlu membangun ekosistem yang melibatkan lebih banyak pihak.

"Bagi kami, dari semua upaya-upaya ini, kolaborasi menjadi kunci di situasi saat ini. Seperti halnya dari kelahiran Ayobandung.id yang mewadahi kreator media hingga komunitas. Karena pertanyaan sekaligus tantangannya inovasi harus menjadi kunci untuk bertahan apalagi di era gempuran teknologi seperti AI," tuturnya.

Perlindungan Hukum Pers dan Tantangan bagi Content Creator

Selain transformasi bisnis dan teknologi, aspek perlindungan hukum menjadi pembahasan penting dalam JMS 2026. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menjelaskan adanya perbedaan mekanisme perlindungan hukum antara perusahaan pers dan pembuat konten independen.

Menurutnya, pers memiliki kerangka hukum dan mekanisme pengaduan melalui lembaga yang berwenang. Sementara itu, content creator belum memiliki mekanisme khusus yang setara.

"Dari sisi regulasi, content reator dan pers memang punya risiko sendiri dalam hal aturan hukum dan undang-undangan yang terkait dengan pelaporan atau pengaduan. Pers, tentu dia punya aturan dan undang-undangnya sendiri. Karena pers ada lembaganya dia punya tempat untuk mengadukannya, sementara content creator tidak," tegas Abdul Manan.

Abdul Manan juga mengungkapkan tingginya jumlah pengaduan terhadap pers sepanjang 2026.

Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 900 pengaduan sejak Januari hingga Agustus 2026. Bahkan, tiga wartawan tercatat mengalami pemidanaan.

"Hingga tahun 20206 ini. Pengaduan terhadap pers sangat banyak. Dari Januari sampai Agustus 2026 ada sekitar 900-an pengaduan. Bahkan tahun ini ada 3 wartawan yang dipidana. Tapi perlu dicatat, tidak semua pengaduan itu berujung ke pengadilan dan pidana. Ada juga yang berhenti dipelaporan karena ada yang terindikasi sengketa pidana atau hanya sengketa yang hanya sampai di pelaporan polisi. Oleh karena itu, wartawan yang dilindungi undang-undang pers saja, punya risiko yang tinggi untuk dipindanakan," bebernya.

Dia menambahkan, belum adanya mekanisme khusus yang mengatur aktivitas content creator menimbulkan kerawanan tersendiri, terutama ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum akibat konten yang dipublikasikan.

"Sementara di lain pihak, tidak ada mekanisme khusus terhadap yang mengatur content creator. Makanya karena tidak ada peraturan itu, dia menimbulkan kerawanan tersendiri," ucap Abdul Manan.

Lebih lanjut, Abdul Manan menjelaskan dua aspek mendasar yang membedakan pers dengan content creator, yakni bentuk kelembagaan dan standar etika produksi konten.

Pers memiliki kelembagaan yang jelas serta kode etik jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas pemberitaan. Sementara itu, content creator dapat beroperasi secara individual dan belum memiliki standar etika yang berlaku secara khusus.

"Jadi ada 2 isu utama yang terkait pers dan content creator. Pertama soal entitas lembaga karena yang membedakan dua entitas ini adalah di kelembagaan. Content creator sangat mungkin individual, apalagi tidak berbadan hukum. Berbeda dengan pers. Yang kedua, mengenai soal produksi konten. Kalau pers punya kode etik, sementara content creator belum ada yang mengatur," paparnya.

Atas kondisi tersebut, Dewan Pers mendorong para content creator untuk mulai mempertimbangkan penguatan kelembagaan dan memiliki pedoman etika dalam memproduksi konten.

"Makanya pertanyaaannya content creator harus memikirkan apakah mulai akan berbadan hukum atau punya guide line yang sesuai seperti halnya kode etik seperti di induatri pers," tambahnya.

Pemprov Jabar Dorong Kemitraan Media yang Sehat

Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Kominfo Jawa Barat, Bayu Rakhmana, memaparkan arah kebijakan Pemprov Jabar dalam membangun ekosistem media yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan industri media perlu dibangun melalui prinsip saling melengkapi. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya berorientasi pada kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat.

"Arah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait dengan arah keberlanjutan dengan kolaborasi media, kami ada tiga kebijakan unruk menuju ke kondisi yang berkesinambungan. Untuk berkesinambungan antara industri media dan pemerintah yakni perlunya kolaborasi, dan harus ada perbedaan untuk saling melengkapi sehingga menumbuhkan ekosistem yang sehat," ungkap Bayu.

Bayu menegaskan, Pemprov Jabar tetap memandang idealisme dan integritas jurnalistik sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Salah satu ketentuan yang diterapkan dalam kemitraan belanja media pemerintah adalah status verifikasi Dewan Pers.

"Pemrpov Jabar menyadari idealisme jurnalis merupakan salah satu komunitasi yang sehat dan integritas sangat penting di era disrupsi. Kami akui, untuk anggaran belanja media salah satu aturan utamanya harus media yang terverifikasi dewan pers," jelasnya.

Selain mendorong profesionalisme media, pemerintah juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Bayu menilai, prinsip tabayyun atau melakukan konfirmasi perlu semakin diperkuat di tengah derasnya arus informasi digital.

"Kita harus membangun kebersamaan dan kepercayaan yang sama. Kami di Pemprov ada keinginan untuk membangun ekosistem itu. Saat ini kita punya tugas untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan lebih tabanyyun. Karena hal utama adalah bagaimana menyampaikan berita yang benar bukan hanya berita yang baik," pesannya.

Terkait penurunan anggaran belanja media, Bayu menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya berdampak pada sektor media, tetapi juga berlaku di berbagai sektor pemerintahan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap program prioritas pemerintah pusat.

"Sementara itu mengenai isu terkait menurunnya anggaran memang berlaku di semua lapisan, bukan hanya untuk anggaran belanja media, untuk semua sektor bukan hanya Pemprov Jabar, karena memang ada efisiensi anggaran dari pusat untuk program prioritas," tandasnya.

Menutup pemaparannya, Bayu kembali menekankan posisi strategis media lokal dalam menjaga kualitas informasi dan mengedukasi masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang sehat perlu berjalan beriringan dengan independensi dan integritas wartawan.

"Untuk masa depan dan kunci kolaborasi, media lokal bisa menjadi garda terdepan. Karena kemitraan yang sehat punya fungsi utama untuk mengawal informasi dari degradasi sosial. Jangan sampai idealisme pewarta bisa dibeli, karena tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat sehingga integritas pewarta itu menjadi hal yang penting. Sifatnya, kami ingin ekosistem media yang saat ini tetap tumbuh berkembang, dan kita bisa tetap berkolaborasi," ujarnya.

Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan dan lembaga, yakni Harita Nickel, Bank Syariah Indonesia (BSI), Telkom Indonesia, Taspen, bank bjb, PT Surya Energi Indotama (SEI), Pertamina Patra Niaga, My Pertamina, Jasa Raharja Putera.

Kemudian, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)-OJK Jawa Barat, Pupuk Kujang, bjb syariah, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Bagian Barat, JNE, dan Generali Indonesia.